PALEMBANG - Munculnya isu akan
dilakukan penegerian (perubahan bentuk perguruan tinggi swasta menjadi
perguruan tinggi negeri) beberapa perguruan tinggi swasta (PTS)
di Sumsel menuai reaksi dari beberapa unsur. Salah satunya, pihak Asosiasi
Perguruan Tinggi Swasta (APTISI) Sumsel-Babel yang meminta agar pihak
pemerintah terkait untuk menyelidiki latar belakang pengajuan PTS untuk beralih
status menjadi begeri.
Ketua APTISI Sumsel dan Babel
Drs Muhamad Helmi MS mengatakan, pemerintah memiliki peran dan andil besar
untuk menyeleksi penegerian PTS yang sebelumnya harus dilihat terlebih dahulu
motif dan latar belakang suatu PTS yang mengajukan penegerian.
"Harus di-cross check
lebih dalam, latar belakang serta alasan untuk penegerian suatu PTS. Terlebih,
persyaratan untuk penegerian sangat ketat, semua masyarakat juga harus terlibat
untuk mengawasi penegerian tersebut," ungkapnya.
Dikatakan Helmi, pihak
pemerintah juga harus hati-hati dalam melakukan hal tersebut. Pasalnya, tidak
mudah melakukan penegerian suatu PTS. "Pemerintah tidak bisa serta-merta
memberikan izin dan mengeluarkan SK begitu saja untuk melakukan penegerian
suatu PTS, oleh sebab itu semua elemen masyarakat harus turut serta
mengawasinya," terangnya.
Penegerian PTS juga, kata dia,
akan dihadapkan dengan beberapa konsekuensi serta permasalahan yang akan
dihadapi perguruan tinggi tersebut. "Penegerian tersebut dikhawatirkan
menimbulkan permasalahan pada anggaran untuk PTN baru tersebut ketika berstatus
satuan kerja (satker) Kemendikbud, pasalnya untuk penegerian PTS dibutuhkan
biaya yang tidak sedikit," ungkapnya.
Salah satu indikator yang
dijadikan dasar pemerintah terkait untuk melakukan penegerian suatu PTS
dikarenakan untuk meningkatkan Angka Partisipasi Kasar (APK) pendidikan dirasa
tidak tepat. Pasalnya, untuk meningkatkan APK Pemerintah masih banyak memiliki
cara lain.
"Jika memang ingin
meningkatkan APK, Kemendikbud cukup membantu meningkatkan kapasitas di PTS.
Langkah ini lebih murah ketimbang penegerian PTS," jelasnya.
Selain itu, Kemendikbud bisa
membantu PTS mendirikan ruang kuliah baru dan menyuplai dosen-dosen dari PTN di
sekitarnya. Dia masih menoleransi penegerian PTS untuk daerah-daerah
perbatasan. "Selama ini pendidikan di daerah perbatasan masih inferior
atau rendah. Misalnya perbatasan dengan Malaysia, masih kalah jauh,"
tutupnya
0 comments:
Post a Comment